Wartasatu – Setelah dilantik sebagai Plt. Direktur Teknik (Dirtek) Dirum, Hendro Sugiarto langsung terjun melakukan rapat perdana dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Dewan Pengawas (Dewas) di Kantor Setda Garut, Jl. Pembangunan, Sabtu (10/05/2025).
Dalam wawancara eksklusif dengan media, Hendro membagikan langkah-langkah strategis yang akan diterapkan dalam dua hingga tiga bulan mendatang.
Dua fokus utama yang akan jadi prioritasnya adalah konsolidasi internal dan eksekusi dari hasil negosiasi.
Konsolidasi Internal Jadi Langkah Pertama yang Harus Dijalankan
Hendro mengungkapkan bahwa konsolidasi internal akan menjadi langkah pertama yang diambil selama masa jabatannya. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi dan masukan dari berbagai cabang yang ada.
“Kita baru saja mendapatkan mandat perdana. Jadi, yang akan kita lakukan selama dua atau tiga bulan ini adalah pertama, konsolidasi internal, dan kedua, eksekusi hasil negosiasi. Harapannya, dalam kurun waktu itu, sudah ada hasil nyata dari proses konsolidasi tersebut,” jelas Hendro.
Selain itu, ia menambahkan bahwa penting untuk merumuskan skala prioritas terkait permasalahan yang sering muncul dan dikeluhkan oleh masyarakat.
“Permasalahan yang banyak itu akan kita prioritaskan dalam tiga kategori utama. Untuk itu, kami akan melakukan quick win, agar bisa segera terlihat dampaknya. Apalagi selama 18 bulan terakhir, banyak keluhan yang masuk,” ujarnya.
Respons Cepat untuk Keluhan Masyarakat
Salah satu komitmen yang ditegaskan Hendro adalah pentingnya respon cepat terhadap keluhan masyarakat.
Hendro menargetkan bahwa setiap keluhan yang masuk bisa mendapatkan tindak lanjut dalam waktu kurang dari 24 jam, dan bahkan di beberapa cabang, respons bisa diberikan dalam waktu kurang dari 1 jam.
“Kami ingin menunjukkan bahwa kami bergerak cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, setiap keluhan yang masuk, akan langsung kami tangani tanpa menunggu lama,” kata Hendro.
Mengenai mekanisme pengelolaan keluhan masyarakat, Hendro menjelaskan bahwa sistem yang ada sedang dalam tahap perbaikan.
“Sebelumnya, laporan didasarkan pada laporan tahunan dan temuan resmi seperti dari BPKP dan evaluasi internal direksi. Sekarang, kami sedang mengembangkan sistem untuk mempermudah dan mempercepat proses tersebut,” tambahnya.
Evaluasi Laporan Tahunan 2024 dan Permintaan KPM untuk Transparansi
Dalam wawancara tersebut, Hendro juga memaparkan bahwa laporan tahunan 2024 menjadi dasar evaluasi untuk langkah-langkah perbaikan ke depan.
Berdasarkan permintaan Bupati sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM), pihaknya juga menyusun laporan kegiatan sejak tahun 2019 meskipun mereka baru dilantik pada 2023.
“Permintaan Bupati selaku KPM kami anggap sebagai langkah positif untuk melihat tren dan konsistensi kinerja dari waktu ke waktu,” jelas Hendro.
Hendro menambahkan bahwa salah satu perhatian utama KPM adalah pada aspek keberlangsungan usaha atau going concern, yang sempat dianggap negatif dari 2019 hingga 2024.
Meski begitu, laporan kinerja untuk tahun 2023-2024 secara keseluruhan dinilai sehat. KPM meminta agar evaluasi dilakukan lebih rinci, berdasarkan indikator-indikator spesifik, bukan hanya secara global.
“Ada 18 aspek indikator dalam standar Kementerian PUPR, dan semuanya harus dibahas satu per satu, tidak boleh digeneralisasi,” kata Hendro dengan tegas.
Evaluasi Aset dan Rasio Operasional
Menanggapi pertanyaan terkait aset dan rasio operasional yang masih dianggap ‘merah’, Hendro mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan evaluasi menyeluruh.
“Terkait aset dan rasio operasional yang belum optimal, kami sudah menyusun langkah-langkah perbaikan berdasarkan hasil evaluasi,” ujar Hendro.
Dalam hal ini, KPM memberikan penekanan bahwa Dewas tetap berperan aktif dalam mengawasi kinerja, dan juga menunjuk karyawan senior sebagai penanggung jawab teknis sesuai aturan yang berlaku.
Menyongsong Masa Depan yang Lebih Baik untuk Garut
Melalui wawancara ini, Hendro menegaskan bahwa langkah-langkah yang akan diambil dalam dua hingga tiga bulan ke depan adalah fondasi yang penting untuk transformasi yang lebih baik dalam pengelolaan administrasi pemerintahan di Garut.
Dengan konsolidasi internal dan eksekusi hasil negosiasi yang tepat, Hendro yakin bahwa kinerja pemerintahan Garut akan lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sebagai Plt. Dirtek Dirum, Hendro menyadari bahwa tantangan yang ada tidaklah mudah, namun dengan tekad dan komitmen untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, ia percaya bahwa Garut bisa melangkah menuju masa depan yang lebih cerah.
“Semua langkah yang kami lakukan ini adalah untuk memastikan bahwa Garut menjadi lebih baik lagi, dan masyarakat bisa merasakan perubahan yang nyata,” tegas Hendro. (***)
