Warta satu.com — Gerakan Panggung Rakyat Bebenah Garut, gabungan aktivis, LSM, OKP, dan berbagai elemen masyarakat, menyatakan kesiapan penuh untuk menggelar aksi turun ke jalan dalam waktu dekat. Aksi ini akan membawa dua tuntutan utama yang dianggap mendesak, dan saat ini tengah difinalisasi oleh tim pengkaji di lapangan. (Garut 05/12/2025)
Koalisi menegaskan bahwa konsolidasi dilakukan secara serius melalui pengumpulan data, pemeriksaan lapangan, serta pencatatan temuan yang dinilai penting bagi publik. Menurut mereka, langkah ini merupakan bentuk kontrol sosial yang lahir dari kegelisahan dan kecintaan terhadap Kabupaten Garut yang harus dibenahi secara menyeluruh.
Sejumlah persoalan dinilai masih dibiarkan menggantung tanpa penyelesaian jelas. Para aktivis menyoroti kebijakan yang dianggap tidak memihak rakyat, persoalan lingkungan yang tak kunjung dibenahi, hingga lemahnya penegakan supremasi hukum yang terlihat dari sederet kasus yang mandek.
Gerakan menilai bahwa kondisi tersebut tidak bisa terus dibiarkan. Dua tuntutan utama yang akan dibawa dalam aksi nanti disebut sebagai “garis tegas” agar pemerintah daerah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan nyata kepada masyarakat Garut.
Koordinator Panggung Rakyat mengungkapkan bahwa pihaknya terus menerima masukan dari berbagai elemen, dan seluruh data tersebut telah dikonsolidasikan dalam tiga kali pertemuan besar. Konsolidasi ketiga berlangsung di Sekretariat GMBI, lokasi yang dikenal sebagai “Patriot Ketiga” karena rekam jejaknya dalam menyikapi berbagai persoalan kepemimpinan di Kabupaten Garut.
Menurut Koordinator, sekretariat tersebut dipilih karena menjadi titik strategis untuk menguatkan argumen, mematangkan kajian, dan menyatukan sikap seluruh elemen sebelum aksi dilakukan. Mereka memastikan bahwa setiap tuntutan yang dibawa adalah hasil kajian objektif dan aspirasi masyarakat di lapangan.
Di bidang supremasi hukum, PIC Supremasi Hukum, Surya Panunggal, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan data lengkap terkait tragedi tiga warga yang meninggal di kawasan Pendopo, sebuah kasus yang hingga kini dinilai tidak memiliki kejelasan penanganan dari institusi penegak hukum. Temuan ini akan menjadi salah satu bahan utama untuk menuntut ketegasan dan transparansi aparat.
Di sektor reformasi birokrasi, Apih Joe selaku PIC Reformasi Birokrasi telah merangkum data terkait dugaan penyimpangan dan indikasi praktik tidak sesuai prosedur dalam pengangkatan di beberapa dinas. Data tersebut disiapkan sebagai dorongan agar pemerintah daerah melakukan pembenahan serius dan menerapkan prinsip good governance tanpa kompromi.
Ke depan, koalisi menegaskan akan terus melakukan pematangan kajian sebagai bentuk refleksi menjelang satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Garut. Gerakan ini menilai momentum tersebut penting untuk mengevaluasi arah kebijakan daerah, sekaligus memastikan bahwa suara rakyat benar-benar menjadi dasar dalam setiap keputusan yang diambil pemerintah.
