Warta Satu – Pemerintah Kabupaten Garut kembali mengambil langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui Penandatanganan Perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Bank BNI, Selasa (2/12/2025).
Acara dilaksanakan di Ruang Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, dan dihadiri langsung oleh Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, serta jajaran pimpinan Bank BNI Cabang Garut.
Kerja sama ini mencakup penyediaan dan penggunaan layanan jasa perbankan, terutama terkait pengelolaan penerimaan daerah, digitalisasi sistem pembayaran, dan peningkatan efisiensi fiskal di tingkat kabupaten.
Dalam sambutannya, Bupati Abdusy Syakur Amin mengungkapkan tantangan besar yang tengah dihadapi Pemerintah Kabupaten Garut terkait kemandirian fiskal. Menurutnya, pemerintah pusat terus memberikan pengingat agar daerah mampu memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) secara mandiri.
“Kami mendapatkan reminding dari pemerintah pusat terkait dengan kemandirian fiskal kabupaten. Kabupaten Garut adalah kabupaten dengan kontribusi PAD hanya 16%. Kemarin 14%, kita naik jadi 16 persen,” ujar Bupati.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar PAD Garut masih bertumpu pada sumber-sumber tradisional seperti retribusi daerah serta pendapatan layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas.
Namun, dengan minimnya diversifikasi PAD, keuangan daerah menjadi rentan terhadap berbagai perubahan ekonomi dan administratif.
“Sehingga buat kami, kami harus tetap lebih fokus lagi pada peningkatan PAD,” tegasnya.
Bupati berharap perpanjangan kerja sama dengan BNI dapat membantu pemerintah daerah memperbaiki sistem pengelolaan pendapatan, sekaligus mendorong efisiensi layanan publik yang berorientasi digital.
Menanggapi harapan pemerintah daerah, Pimpinan Cabang BNI Garut, Febby Anggriawan, menyatakan komitmen BNI untuk terus mendukung transformasi digital yang tengah digencarkan oleh Pemkab Garut.
“Di era digitalisasi ini, semua institusi bertransformasi ke digital. Kami dari BNI memiliki solusi yaitu Smart Tenant untuk merekonsiliasi penerimaan retribusi menjadi lebih mudah, lebih praktis dalam monitoring maupun teknisnya,” jelas Febby.
Melalui solusi digital tersebut, BNI berkomitmen membantu Pemkab Garut dalam mengelola penerimaan retribusi secara lebih akurat, cepat, dan transparan.
Tidak hanya itu, Febby memastikan bahwa pihaknya siap menjadi mitra strategis dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang lebih modern.
Ia menuturkan bahwa BNI Garut siap mengakomodasi penerimaan dan pengelolaan 11 jenis pajak daerah, seperti:
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Air Tanah
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam
- Pajak Parkir
- Pajak Bahan Galian Tertentu
- Pajak Bantu (tata kelola tertentu)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Dengan adanya layanan ini, Pemkab Garut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penerimaan dan memperluas basis pajak daerah secara lebih terukur.
Pada penutup acara, Febby Anggriawan menyampaikan harapannya agar momentum perpanjangan MoU ini menjadi awal dari penguatan hubungan yang berkelanjutan antara BNI dan Pemkab Garut.
“Kami berharap di hari yang spesial ini, kerja sama yang terjalin dapat mewujudkan Garut Hebat,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Garut optimistis bahwa kolaborasi dengan BNI ini tidak hanya meningkatkan kinerja fiskal, tetapi juga memperkuat layanan publik melalui percepatan digitalisasi sektor pemerintahan dan keuangan daerah.
Perpanjangan MoU ini diharapkan menjadi pondasi penting menuju kemandirian fiskal yang lebih kuat, pengelolaan PAD yang lebih efisien, serta pelayanan publik yang semakin profesional dan modern. (***)
